laut internasional. Dengan demikian, kedaulatan wilayah laut suatu negara beserta dengan yurisdiksinya akan jelas. laut internasional

Luas perairan Indonesia ternyata mendapat urutan ke-7 di dunia. Hingga kini, tak kurang dari 158 negara yang telah menyatakan bergabung dengan Konvensi, termasuk Uni Eropa. 8K views•13 slides. Terlebih lagi,. teroris internasional. Prinsip yang dimaksud dalam menyelesaikan1 Rhincodon typus Hiu paus Internasional: Apendiks II CITES Nasional: Dilindungi Penuh (Kepmen KP 18 Tahun 2013) 2 Manta birostris Pari manta oseanik Internasional: Apendiks II CITES. Selain potensi laut yang terdapat di dalam wilayah kedaulatannya, Indonesia juga memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan laut di Area Dasar laut internasional berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). , M. C. Daerah penangkapan ikan yang paling menguntungkan sebagian besar berada di perairan pesisir hingga batas ZEE 200 mil. Matra wilayah laut yang berada di sekitar dan yang menghubungkan pulau-pulau. Nasional: Dilindungi Penuh (Permen LHK 106 Tahun 2018) 31. Refika Aditama, Bandung, hal. Peyang malaya, Tangkelasa. 2. 382 22. Untuk dapat melihat bagaimana peran International Court of Justice (ICJ)dalam upaya penyelesaian sengketa delimitasi maritim di kawasan Samudra Hindia. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan. Nasional: Dilindungi Penuh (Permen LHK 106 Tahun 2018) 30. com - 18/01/2020, 20:01 WIB. Dalam bukunya yang berjudul ‘An Introdiction to. Oleh karena itu suatu negara kepulauan mempunyai kedaulatan di laut teritorial, perairan pedalaman termasuk perairan kepulauan. Apr 23, 2022 · Sebelum lahirnya ZEE, hukum laut internasional hanya mengakui laut teritorial dan laut bebas. Hasil Deklarasi Djoeanda ini kemudian disampaikan di Konferensi Hukum Laut PBB III (1982) dan menjadi rezim hukum laut internasional pada tahun 1985. eduUNCLOS adalah hasil dari Konferensi-konferensi PBB mengenai hukum laut yang berlangsung sejak 1973 sampai 1982. 1K views•16 slides. 30/08/2022, 03:10 WIB. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) DOI: 10. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari. Pasal 6: 1. Selain melaksanakan produksi yang dilakukan sejak Agustus 2021 oleh Pertamina, Pemerintah juga menyiapkan empat terminal LS MFO di Selat Malaka untuk melayani armada laut Internasional. LATAR BELAKANG SEJARAH HUKUM LAUT INTERNASIONAL 1. memerlukan batas-batas wilayah yang jelas antara kekuasaan Spanyol dan Portugis, . Oleh : Riva Dianita (3515100048) TANGGAL PENGUMPULAN 4 September 2017 Departemen Teknik Geomatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Ph. (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan. Untuk laut pedalaman diberikan jaminan sebagai jalur pelayaran umum baik di bagian atas ataupun bawah laut. Dec 10, 2019 · hukum laut internasional Elisabeth Septin Puspoayu * , Cindy Y unita Sari ** , dan V irania Cahya Ramadhani Fakultas Ilmu Sosial dan Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya Jln. China menjadikan ZEE Indonesia di perairan Laut Natuna yang dicaplok nine-dashed lines sebagai traditional fishing ground. Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global (Penerbit Alumni 2001). Zona bathyal, yaitu bagian laut dengan kedalaman 200-2. Sekarang ini modus furandinya telah berkembang menjadi 5 Deparlu RI, Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Dit. Mahasiswa juga dapat menguraikan Pembagian Laut secara vertikal dan horizontal dan kompilasi atas keduanya. ALKI-IIIB; Laut timor-Laut Leti-Laut Banda-Menyambung ALKI IIIA ALKI-IIIC; Laut Arafuru-Laut Banda-Menyambung ALKI IIIA. in April 08, 2011. Perdagangan antar negara melalui laut - termasuk melalui wilayah perairan Indonesia- merupakan bagian penting yang diatur dalam kesepakatan-kesepaktan internasional. Menghormati hukum internasional, termasuk Hukum Laut Internasional 1982, merupakan kunci untuk membuat keadaan di Laut China Selatan stabil dan damai," kata Retno. Lahirnya konsepsi hukum laut internasional tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah pertumbuhan hukum laut internasional yang mengenal pertarungan antara 2 konsepsi,. 22. Laut marjinal seperti yang didefinisikan oleh Organisasi Hidrografi Internasional. 3K views•16 slides. Ketiga batas wilayah negara maritim tersebut sesuai dengan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati PBB pada 1980. Berdasarkan penjelasan Konvensi Hukum Laut Internasional. Kodifikasi Hukum Internasional di Den Haag atas prakarsa dari Liga Bangsa-Bangsa. 1. Pada (2/7) bertempat di RR Gedung Utama Lantai 3, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia telah dilaksanakan Rapat Klarifikasi terkait Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen Indonesia dan Kawasan Dasar Laut Internasional. * Dosen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya Korespondensi:. Lahirnya konsepsi hukum laut internasional tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah pertumbuhan hukum laut internasional yang mengenal pertarungan antara dua konsepsi, yaitu : a. Hal ini erat kaitannya dengan pemenuhan kelaiklautan sebuah kapal asing di mana dunia internasional berupaya untuk menekan angka kecelakaan di laut. Adanya permasalahan dan ketidakpastian mengenai hukum laut tersebut menjadi dasar diselenggarakannya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ketiga. Penyelesaian sengketa yang dianggap tepat dalam sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia adalah negosiasi dan jika melalui negosiasi tidak berhasil, maka langkah selanjutnya adalah dengan membawa sengketa tersebut ke Mahkamah Hukum Laut Internasional. Wilayah tersebut sudah ditetapkan melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) Ketetapan itu menjadikan Indonesia sebagai pemilik hak berdaulat di wilayah perairan ZEE,. Indonesia juga menyampaikan bahwa UNCLOS 1982 adalah satu-satunya basis untuk penentuan maritime entitlement, kedaulatan dan hak berdaulat, yurisdiksi, serta legitimate interest di perairan dan laut. Sempat ada protes, semua negara tidak ada yang menerimanya. Mengingat bahwa pengakuan hak lintas penerbangan bag pesawat terbang di atas alur-alur laut kepulauan ini dimaksudkan untuk mengakomodasikan kepenüngan lintas kapal-kapal perang yang secara operasional biasanya dengan perlindungan atau pengawalan dari udara (air cover) oleh pesawat Oct 23, 2019 · PEMBAHASAN A. Kumpulan berita hukum laut, ditemukan 492 berita. Pada saat itu, belum banyak orang menyadari akan kedaulatan wilayah laut sehingga Mochtar mendahului dengan memilih menjadi ahli hukum laut. See Full PDFDownload PDF. Diperkirakan Luasnya mencapai 3. H. Berikut ini adalah daftar laut di Lautan Dunia, termasuk laut marjinal, wilayah perairan, berbagai teluk, gelung, dan selat. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana. CLC 1969 merupakan konvensi yang mengatur tentang ganti rugi pencemaran laut oleh minyak karena kecelakaan kapal tanker. Chitala lopis. Res Communis, yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik bersama masyarakat dunia, dan karena itu. NAMA : MARTOMO. organisasi internasional yang memiliki peran penting dan strategis dalam bidang pelayaran terkait dengan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran. , halaman 330 21 Ibid. Scleropages formasus. Negara-negara pantai memiliki hak berdaulat atas eksploitasi dan. Sumber Hukum Laut Internasional c. "Sembilan Garis Putus yang diklaim China pun tidak jelas koordinatnya, bahkan pemerintah China kadang menyebutnya sembilan, sepuluh,. Berdasarkan UNCLOS 1982 Indonesia merupakan Negara Kepulauan. Namun, IMO belum berfungsi secara penuh hingga tahun. Di tahun 2018 ini tol laut sudah mencapai 15 trayek yang diharapkan nantinya dapat menjangkau dan mendistribusikan bahan kebutuhan pokok di seluruh wilayah Indonesia,” tutur Menhub. Berdasarkan konsep tersebut, laut tidak dipandang lagi sebagai pemisah, melainkan sebagai penghubung. Tetapi tidak sebanyak pada zona neritic. 1. Hukum Laut Internasioanal Dan Hukum Laut Indonesia. Indonesia sudah banyak memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai PPKT tetapi masih banyak sengketa laut terutama yang menyangkut [email protected] 1 Clive Schofield, “Untangling a Complex Web: Understanding Competing Maritime Claims in the South China Sea,” in Ian Storey and Cheng-Yi Lin, The South China Sea Dispute: Navigating Diplomatic and Strategic Tensions (Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute, 2016). H. 06. PENDAHULUAN A. Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) masih sangat relevan dan bahkan jauh lebih dibutuhkan untuk menavigasi persaingan negara-negara besar di kawasan, termasuk di Asia Tenggara. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional pada tahun 1982, wilayah laut Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu: 1. Selain it, dapat pula uOleh karena itu, hukum kebiasaan internasional dalam wilayah laut saat ini menjadi tidak terlalu penting lagi. Baca juga: Motif Ekonomi: Pengertian, Jenis, dan Tujuannya. Berkaitan dengan jalur perdagangan laut, pemerintah Indonesia memiliki rencana membangun tol laut untuk meratakan distribusi orang, barang maupun jasa melalui jalur. Book Review: Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia. khususnya hukum laut, banyak menuangkan pemikirannya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum laut internasional. Kebebasan laut lepas itu meliputi, inter alia, baik untuk Negara pantai atau Negara tidak berpantai: kebebasan. 000 km, dengan berbagai potensi sumber daya, terutama perikanan laut yang cukup besar. Luas laut teritorial Indonesia sendiri, yaitu 282. perundangundangan, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, dan hukum internasional yang terkait. Dalam perkembangannya, hukum laut internasional telah melalui banyak hal untuk sampai pada titik di mana. Laut Internasional terutama dalam kaitannya dengan UNCLOS 1982. alasan yang sederhana itu memilih ilmu hukum laut sebagai cabang ilmu internasional yang didalaminya (Pane, 2015, hlm. Penarikan garis pangkal untuk mengukur lebar laut territorial harus sesuai dengan ketentuan garis pangkal lurus, mulut sungai dan teluk atau garis batas yang diakibatkan oleh ketentuan-ketentuan itu. Konferensi PBB itu di tandatangani oleh 119 peserta dari 117 negara dan 2 organisasi kebangsaan di dunia. Bagi wilayah perairan teritorial suatu negara, berarti segala pengelolaan kepentingan pemeliharaan dan pengawasan pada prinsipnya tanggung jawab ada pada negara tersebut dalam pelaksanaannya tetap 10 Abdul Muthalib Tahar, Hukum Laut Internasional menurut KHL PBB 1982 dan perkembanganWilayah laut Indonesia diatur berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional, lo. “KEBIJAKAN POLITIK SOEKARNO TERHADAP PERAN PARTAI. Perjanjian Indonesia-Singapura yang diratifikasi pemerintah RI pada 2017 dan dijadikan penentuan batas laut terirtorial di antara kedua negara. Negara-negara pantai memiliki kedaulatan teritorial sampai 12 mil, tetapi kapal-kapal asing diizinkan melakukan lintas damai melalui perairan tersebut. Untuk memperingati 500 tahun. MAKALAH MATA KULIAH HUKUM LAUT INTERNASIONAL KASUS ILLEGAL OIL SPILL DI SELAT MALAKA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Dosen Pengampu: Belardo Prasetya Mega Jaya, S. Pada dasarnya, seluruh area pulau dapat diasikan dalam ZEE. Prakasa, Satria Unggul Wicaksana, and Al-Qodar Purwo. Dasar laut Internasional (International Sea Bed Area), diatur dalam Bab XI Pasal 172-Pasal 191. (UNCLOS 1982) Laut Cina Selatan merupakan Laut Setengah Tertutup. AMERTA HESS INDONESIA” Disusun Oleh: Monica Kristianti S. 2. Kedua, konsep dasar untuk penentuan batas laut teritorial dari garis pantai (coastal baseline) setiap pulau menjadi garis lurus (straight base-line) yang menghubungkan titik-titik terluarKOMPAS. perkembangan Hukum Laut Internasional saat ini. Masalah wilayah lautan telah memeroleh dasar hukum yaitu konferensi Hukum Laut Internasional III tahun 1982 yang diselenggarakan oleh PBB atau United Nations Conference on The Law of The Sea (UNCLOS) di Jamaica. b). Rapita, Destri. Oleh : Riva Dianita (3515100048) TANGGAL PENGUMPULAN 4 September 2017 Departemen Teknik Geomatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya Ph. Namun, Andi menekankan. Jan 24, 2020 · Kasus yang menimpa dunia internasional khususnya kawasan sekitar Laut China Selatan ini, disebabkan oleh adanya klaim “Sembilan Garis Putus-Putus/nine-dash line” disertai dengan adanya klaim. 1. A. Beli koleksi Buku Hukum Laut Internasional online lengkap edisi & harga terbaru September 2023 di Tokopedia! ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Kurir Instan ∙ Bebas Ongkir ∙ Cicilan 0%. Indonesia memiliki laut yang luas yaitu lebih kurang 5,6 juta km 2 dengan garis pantai sepanjang 81. Dalam melakukan navigasi internasionalnya, kapal asing juga terikat pada aturan internasional dan domestik dalam memastikan standar teknis keamanan dan keselamatan pelayaran. Ketentuan internasional yang memberikan limitasi terhadap subjek orang yang melakukan pelanggaran di wilayah perairan ZEE diatur dalam UNCLOS, yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan. Organisasi Maritim Internasional (IMO), yang sebelumnya dikenal sebagai Organisasi Konsultasi Maritim Antarpemerintahan (IMCO), didirikan pada tahun 1948 oleh PBB untuk mengoordinasikan keselamatan laut internasional dan praktik-praktik yang terkait dengan keselamatan laut tersebut. Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan hak bagi Negara kepulauan untuk menarik garis pangkal kepulauan sebagaimana diatur oleh Pasal 47, yaitu sebagai berikut: Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau terluar termasuk pulau-pulau utama dengan perbandingan Negara kepulauan. Deklarasi itu memuat komitmen China dan negara-negara ASEAN untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, menyelesaikan sengketa secara damai, dan menahan diri dari tindakan. Pada wilayah laut Indonesia yang berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif merupakan wilayah laut yang mempunyai potensi kekayaan yang terbesar bagi Indonesia. 583 km². Indonesia. , M. Kedudukan dan peran diplomasi dalam bersengketa dapat berpengaruh pada . T. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Meskipun Deklarasi Djuanda belum diakui secara internasional, namun oleh. HUKUM LAUT INTERNASIONAL. JAKARTA, KOMPAS. Hal. keterlibatan suatu negara untuk bersengketa di pengadilan. tersebut. Masuknya kapal-kapal China ke wilayah perairan Indonesia dan adanya. TUGAS 1 MATA KULIAH HUKUM LAUT SEJARAH LAHIRNYA HUKUM LAUT INTERNASIONAL Dosen : Khomsin, S. Akan tetapi dengan disahkannya Konvensi PBB yang salah satu substansinya mengatur rezim baru dalam hukum laut yaitu tentang Negara Kepulauan (Bab IV Konvensi), dan Indonesai telah mengesahkan Konvensi tersebut dengan UU No. Semoga bermanfaat! Referensi: 2. Garis dasar merupakan garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung terluar pulau di Indonesia, Kids. Indonesia memiliki wilayah perairan laut yang. Jan 8, 2021 · Batas wilayah laut Indonesia dengan negara lain telah ditentukan dalam hukum internasional. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau. 21. Sebuah buku referensi tentang hukum kelautan internasional persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia Group) Preview this book ». Dalam kasus sengeketa Laut Tiongkok Selatan negara-negara claimant cenderung menarik garis batas secara sepihak dan tidak didasarkan pada hukum internasional yang sudah baku. Misalnya Konvensi Hukum Laut Internasional atau United Nation Convention of the law of the Sea (UNCLOS 1982). Rapat dipimpin Deputi Hukum dan Perundang-undangan Kementerian. A. Internasional: Apendiks I CITES. RIGHT OF HOT PERSUIT DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL (STUDI KASUS KAPAL KWAY FAY BERBENDERA CHINA) Dio Aprilianto (20171440014) Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Konvensi Hukum Laut 1982 mengakui hak negara-negara untuk melakukan klaim atas pelbagai macam zona maritim dengan status hukum yang berbeda-beda, yang dibagi sebagai berikut: 1. T. Selain Hukum Kebiasaan Internasional dan konvensi internasional sebagaimana dijelaskan di atas, asas umum hukum (general principles recognized by civilized nations) juga dapat digunakan sebagai sumber Hukum. H. Disusun Guna Memenuhi Tugas Ujian Kompetensi Dasar ke-4 Mata Kuliah Hukum Laut Internasional : Asoka Sarastri Prabarini E0013070 Cempaka Widowati E0013099 Desi Napitupulu E00131 Frida Hanaritantoro E0013188 Heppy Indah Hapsari E0013213. tunduk pada kedaulatan negara tersebut, Aug 26, 2023 · Ini berarti luas wilayah laut tersebut lebih dari empat kali luas daratannya. 2. hukum laut internasional. Konsekuensi dari peraturan itu adalah terdapat lau-laut bebas atau laut internasional yang dapat membahayakan kepentingan Indonesia sebagai negara kesatuan. I Wayan Parthiana, Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional (Mandar Maju 2015). ,MH1 ABSTRAK Bila kita berbicara tentang kedaulatan (sovereignty) atas laut maka tataran berpikir kita adalah mengenai kedaulatan dari suatu negara atas. Hukum Laut 1982 atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) merupakan a constitution for the ocean. Salahsatu penyebab terjadinya Pencemaran Laut adalah adanya tabrakan kapal yang kemudian menumpahkan minyak mentah ke laut. 24. Peristiwa Proklamasi Truman, Klaim Negara-negara Amerika Latin 200 mil lautdan putusan MI tahun 1950 dalam kasus perikanan Inggris dan. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : HUKUM LAUT INTERNASIONAL STATUS MATA KULIAH : WAJIB PROGRAM STUDI KODE MATA KULIAH : JUMLAH SKS : 2 PRASYARAT : SEMESTER SAJIAN : 5 B. tidak terdapat kedaulatan Negara maupun hak-hak berdaulat suatu . Namun, istilah kedua golongan besar tersebut lebih dikenal dengan hukum internasional dan hukum perdata internasional. Apr 26, 2019 · Kawasan Dasar Laut Internasional (International Sea-Bed Area). Sesuai dengan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, batas wilayah perairan laut Indonesia dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu: batas laut teritorial, batas landas kontinen, batas zona ekonomi (ZEE),dan zona tambahan. Wilayah Indonesia, baik batas teritorial, landas kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif merupakan kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. “Pemerintah Indonesia juga akan mengubah penggunaan bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas (BBG) untuk kapal-kapal kecil. 000 megawatt. Indonesia sudah banyak memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai PPKT tetapi masih banyak sengketa laut terutama yang menyangkut kepulauan. 8 September 2023 17:20. Sengketa Wilayah Perbatasan Perairan Ambalat–Karang Unarang Pasca Kasus Sipadan dan Ligitan (Tinjauan Hukum Laut Internasional) B. Lebar Laut Wilayah a. Kebebasan laut lepas itu meliputi, inter alia, baik untuk negara pantai atau negara tidak berpantai: a. PBB apresiasi upaya ASEAN memajukan perdamaian melalui. Hal tersebut memunculkan pertanyaan apakah tanggung jawab tersebut hanyaMochtar Kusumaatmadja, Hukum Laut Internasional (Penerbit Binaputra 1998). Perbedaan hukum laut internasional dan nasional Rizal Fahmi 8.